arya wiguna blog

Universitas Indonesia (UI) naik ke posisi 217 versi Quacquarelli Symonds (QS) World Class University Ranking (WCUR) 2011/2012. Sedangkan Institut Teknologi Bandung (ITB) dilabeli QS sebagai perguruan tinggi berbintang empat.

“Peringkat tersebut berdasarkan Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2011/2012 pada 5 September 2011,” kata Kepala Kantor Komunikasi UI Vishnu Juwono kemarin. UI pada edisi 2011/2012 ini memperoleh skor 45,10. Sedangkan pada edisi 2010/2011 menduduki peringkat ke-236 dengan skor 42,56.

Dengan peringkat barunya, UI juga berhasil melampaui sejumlah perguruan tinggi favorit di dunia seperti University of Notre Dame yang ada di urutan ke- 223 dengan skor 44,8, Mahiodl University Thailand yang ada di posisi ke-229 dengan skor 43,10,dan Sidney University of Technology di posisi ke-268 dengan skor 39,7.

QS adalah sebuah lembaga yang peduli terhadap pendidikan, terutama tingkat perguruan tinggi. Lembaga yang lahir pada 1990 ini berkantor pusat di Utara London dan mempunyai kantor cabang di beberapa kota di penjuru dunia. QS World University Ranking adalah pemeringkatan untuk 500 universitas di seluruh dunia dan sudah berlangsung sejak 2004.

Pemeringkatan QS World University Ranking 2011/2012 menilai pada lima disiplin ilmu, yaitu Arts and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Science, dan Social Sciences and Management. UI berada pada peringkat ke-142 di bidang Arts and Humanities, pada bidang Engineering and Technology UI pada peringkat ke-232, bidang Life Sciences and Medicine di peringkat ke- 162, serta bidang Natural Science pada peringkat ke-258, juga bidang Social Sciences and Management pada peringkat ke-124.

Sedangkan ITB mendapat label bintang empat dari perusahaan yang sama melalui QS Star Top University.Selain ITB, terdapat sembilan perguruan tinggi di Indonesia yang memperoleh bintang oleh QS Star Top University.Dalam program ini QS meratifikasi puluhan universitas di Indonesia dengan memberikan skor menggunakan simbol bintang.

Adapun poin yang dinilai yakni penelitian, kepegawaian, pengajaran, infrastruktur, internasionalisasi, inovasi, dan keadministrasian. ITB yang mendapat skor bintang paling tinggi karena Kampus Ganesha ini mendapat lima bintang pada poin internasionalisasi dan teknologi engineering.

“Empat bintang pada poin infrastruktur dan inovasi, tiga bintang untuk penelitian, kepegawaian, dan administrasi, serta satu bintang untuk pengajaran,”demikian pernyataan dari QS Star Top University.

Sedangkan ITS mendapat tiga bintang dengan perolehan bintang tertinggi pada poin infrastruktur, inovasi, dan administrasi, yakni sebanyak lima bintang. Empat bintang pada poin kepegawaian, tiga bintang untuk poin internasionalisasi, dua untuk pengajaran, serta satu bintang untuk penelitian. Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jember (Unej), Universitas Gunadarma (Gundar), Universitas Katolik Parahiyangan (Unpar), Universitas Brawijaya (UB),dan Universitas Bina Nusantara (Binus) mendapat dua bintang.

Sejak tahun 2009 sampai 2011 ini, Universitas Indonesia (UI) telah memberikan gelar doktor honoris causa (HC) kepada sembilan orang.

Mereka antara lain dari dalam negeri dan luar negeri, dari sastrawan sampai kepala negara. Penentuan gelar doktor ini ditentukan oleh Komite Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa.

Sebagian besar gelar ini diberikan di Kampus UI, namun beberapa di antaranya, termasuk Raja Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud diberikan di negaranya.

Inilah penerima gelar doktor honoris causa (HC) UI itu:
(1) Taufik Ismail bidang Ilmu Sastra diberikan 31 Januari 2009
(2) Taufik Abdullah bidang Ilmu Sejarah diberikan 31 Januari 2009
(3) Isidro F Aguillo Cano bidang Sistem Informasi diberikan 16 April 2009
(4) Prof Dr Daisaku Ideka bidang Ilmu Filsafat dan Perdamaian 10 Oktober 2009
(5) Prof Dr Ing BJ Habibie bidang Filsafat Teknologi 6 April 2011
(6) Abdullah Gul bidang Ilmu Politik 6 April 2011
(7) Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bokiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bidang Filsafat Kemanusiaan dan Peradaban 21 April 2011
(8) Prof APM Heintz MD Phd bidang Humanistic Medicine 26 Juli 2011
(9) Raja Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud bidang Perdamaian Internasional dan Kemanusiaan 21 Agustus 2011

Senin (5/9/2011), Devie Rahmawati, Kepala Kantor Sekretariat Pimpinan UI mengatakan pemberian gelar doktor honoris causa ini dilakukan dengan syarat yang sama oleh komite yang sama.

Namun polemik muncul ketika Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantro memberikan gelar doktor untuk Raja Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud.

Universitas Indonesia (UI) Jakarta menganugerahi gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) di bidang perdamaian dan kemanusiaan kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz, Minggu (21/8/2011) waktu Saudi, di negara tersebut. Penganugerahan gelar doktor tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. der. Soz Gumilar Rusliwa Somantri dalam satu upacara yang diadakan di Istana Al-Safa, yang dihadiri para ulama internasional, beberapa menteri Arab Saudi, para pimpinan lembaga tinggi Arab Saudi dan para gubernur.

Dari pihak Indonesia hadir Duta Besar RI untuk Kerajaan Arab Saudi Gatot Abdullah Mansyur, Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah Alwi Syihab, Konjen RI Jeddah Zakaria Anshar dan para guru besar UI.




Raja Abdullah menerima gelar tersebut karena dianggap berhasil memajukan Arab Saudi hingga menjadi pusat peradaban Islam moderat, mewujudkan kesetiakawanan negara Arab dan upaya kerasnya dalam merealisasikan perdamaian di Palestina.

Selain itu, Raja Abdullah juga dianggap berhasil mempromosikan dialog antar penganut agama untuk menciptakan perdamaian dunia dan menyerukan para pemimpin Islam dan non Islam untuk menghapus stereotipe teroris kepada agama Islam. Selain itu, Raja Abdullah juga dinilai memiliki peran dalam persoalan kemanusiaan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut adalah pertimbangan-pertimbangan yang membuat Raja Arab Saudi menerima gelar doktor HC dari UI.

1. Raja Arab Saudi dianggap melakukan langkah-langkah modernisasi Islam di Arab Saudi. Contohnya, beliau mendirikan King Abdullah University of Science and Technology yang membolehkan mahasiswa laki-laki dan perempuan kuliah bersama.

2. Raja mendukung pengembangan perekonomian yang berbasiskan energi terbarukan. Untuk mewujudkan ini, Raja membangun sains dan teknologi untuk menghasilkan riset-riset.

3. Raja Arab Saudi dinilai aktif mengembanghkan dialog lintas keagaamaan, utamanya Islam-Yahudi-Kristen. Termasuk juga memberikan pemahaman bahwa terorisme tidak terkait ajaran Islam, namun masalah dimensi ketidakadilan.

4. Raja Arab Saudi juga dinilai aktif mengembangkan perdamaian di kawasan Timur tengah, terutama masalah Palestina-Israel. "Konsep pemikiran beliau disampaikan ke PBB. Meskipun tidak diterima, pemikiran beliau visioner dan berpihak kepada semua pihak," jelas Gumilar.

Gumilar menjelaskan, dalam aturan dan mekanisme pemberian doktor HC dari UI ada perbaikan-perbaikan di masa awal kepemimpinannya yang juga dengan kajian-kajian yang melibatkan unsur-unsur di UI. Perubahan tersebut mengacu pada pemberian HC di luar negeri yang dibuat lebih mudah.

"Termasuk juga dalam kondisi tertentu bisa diberikan di luar kampus. Untuk kasus Raja Arab Saudi ini, kan, karena beliau sudah sepuh. Hal seperti itu juga pernah UI lakukan saat pemberian gelar doktor HC untuk tokoh Buddha di Jepang," katanya.

Menurut Gumilar, sekitar 20 tahun belakangan UI sangat jarang memberikan gelar doktor HC kepada tokoh-tokoh atau orang yang memiliki kelayakan menerima gelar tersebut. Padahal, UI yang masuk dalam kampus berkelas dunia perlu proaktif memberikan gelar doktor HC.

Seperti diberitakan, pemberian gelar HC kepada Raja Abdulah bin Abdul Azis itu dilakukan di Arab Saudi, Minggu (21/8/2011) lalu. Sejumlah kalangan menilai pemberian gelar itu tidak tepat, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Selain karena kurang mempertimbangkan pendapat para guru besar (internal), juga berkembang keberatan karena Pemerintah Arab Saudi dinilai melakukan banyak pelanggaran HAM, terutama berkait dengan pemancungan TKI beberapa waktu lalu.